(Gubernur Buka Acara Lingkar Komunikasi Forkipimda)

SAMARINDA-Gubernur Kaltim H Isran Noor menegaskan,  pemerintah berkeyakinan  bahwa jika  pembangunan yang tengah dilakukan dan di perjuangkan bersama ini, diintegrasikan dengan konsep dan spirit pembangunan hijau.

"Saya yakin, kesejahteraan masyarakat Kaltim yang kita idam-idamkan bersama akan terwujud lebih cepat, berkualitas, dan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara hakiki hanya akan terwujud bila kualitas dan  fungsi lingkungan hidup terjaga dan berkelanjutan," kata Isran Noor saat membuka acara Lingkar Komunikasi  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  (Forkopimda) untuk Pembangunan Hijau Provinsi dan kabupaten kota se Kaltim, yang dilaksanakan secara luring dan daring di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/03/2021).

Isran Noor  menambahkan, pembangunan hijau secara sederhana adalah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat Kaltim yang tidak mengorbankan kelestarian alam atau lingkungan hidup untuk kepentingan generasi mendatang sebagaimana apa yang dikenal dalam pembangunan berkelanjutan.

"Dalam pelaksanaan komitmen pembangunan hijau  sangat diperlukan komitmen, dukungan dan kerja sama para pemimpin daerah provinsi, kabupaten dan kota. Juga, komitmen dan kerja sama dari para pemangku kepentingan (stakeholders) seperti dunia usaha, perguruan tinggi, mitra pembangunan dan komponen masyarakat. Sehingga prosesnya bersifat inklusif dan kolaboratif," paparnya.

Dikatakan,   sebagaimana diketahui bersama, tahun ini merupakan tahun politik atau pergantian kepemimpian daerah di sembilan  kabupaten/kota,  yang bupati dan walikotanya sudah dilantik. Dan masih ada tiga kabupaten/kota yang belum dilantik yaitu Kota Bontang, Kota Balikpapan dan Kubar.

"Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh bupati dan walikota bersama anggota Forkopimda di kabupaten/kota untuk bersama-sama mengikatkan komitmen bersama dalam mendukung kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan Hijau sesuai tantangan dan isu strategis di masing-masing kabupaten/kota, dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kaltim," ujarnya.

Isran juga meminta kepada Bappeda Kaltim untuk dapat mengawal dan mengkoordinasikan proses perumusan prioritas pembangunan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan provinsi, khususnya dalam pengarusutamaan isu-isu strategis pembangunan hijau dan pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD dan RKPD.

Ditambahkan, dengan dipilihnya Kaltim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Provinsi Percontohan untuk melaksanakan Program Penurunan Emisi melalui skema Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) dan ditandatanganinya Emission Reducing Payment Agreement (ERPA) antara World Bank dan KLHK pada November 2020.

" Momentum ini menjadi tonggak bersama untuk menyatukan komitmen semua unsur pimpinan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk saling mendukung dan saling berkoordinasi dengan baik," kata Isran.

Isran juga meminta agar semua pihak yang terlibat dapat  merawat berbagai komitmen kebijakan pembangunan hijau, dengan harapan forum ini dapat diselenggarakan minimal setahun sekali sebagai sarana untuk bertukar pikiran, ide, inovasi, dan pengalaman masing-masing unsur pimpinan daerah dalam memecahkan berbagai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan pada umumnya.

Nara sumber Lingkar Komunikasi  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  (Forkopimda) untuk Pembangunan Hijau Provinsi dan kabupaten kota se Kaltim. Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Sarwono Kusumaatmadja. Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI)  KaltimProf. Dr. Daddy Ruhiyat.Dan dihidari secara virtual ketua DPDR Kaltim, Kapolda Kaltim, Pangdam VI Mulawarman, bupati, Bappeda pemerhati lingkungan serta undang terkait lainnya.(mar/poskotakaltimnews.com)